Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada bulan Maret 2025, Komite Kebebasan Sipil mengumumkan akan mengadopsi rancangan posisinya mengenai perubahan kebijakan perjalanan bebas visa yang baru. Proposal tersebut kini telah disetujui oleh Komite Kebebasan, Keadilan, dan Urusan Dalam Negeri (LIBE) Parlemen Eropa, yang menandai langkah menuju penerapan perubahan tersebut.
Perubahan yang diusulkan ini akan menyebabkan visa jangka pendek bagi warga negara non-UE ditangguhkan untuk kunjungan singkat di UE berdasarkan masalah keamanan dan pelanggaran hak asasi. Warga negara yang ini melakukan perjalanan ke UE dari negara-negara bebas visa perlu mengajukan permohonan visa sebagai gantinya.
Berita ini menyusul pemungutan suara oleh Anggota Parlemen Eropa di Komite Kebebasan Sipil, dengan 41 suara mendukung, 10 suara menentang, dan 21 abstain untuk perubahan kebijakan. Jika perubahan yang diusulkan dilaksanakan, pelancong dapat dilarang melakukan perjalanan bebas visa ke UE karena masalah keamanan yang terkait dengan ancaman hibrida dan pelanggaran hak asasi manusia internasional.
Perubahan tersebut akan menjadi perluasan dari daftar alasan yang ada saat ini untuk menangguhkan kebebasan visa. Ini berarti perjalanan bebas visa dapat ditangguhkan bagi warga negara karena:
- Instrumentalisasi migran yang disponsori negara
- Skema kewarganegaraan investor, yang dikenal sebagai ‘paspor emas’
- Pelanggaran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Pelanggaran berat hak asasi manusia internasional atau hukum humaniter
- Kegagalan menerapkan sanksi UE
- Tindakan permusuhan terhadap negara anggota UE
Selain itu, Anggota Parlemen Eropa ingin mengubah ambang batas penangguhan perjalanan bebas visa karena peningkatan mendadak dalam permohonan suaka, perjalanan ilegal, atau pelanggaran pidana serius. Batasan saat ini ditetapkan sebesar 50%, tetapi perubahan yang diusulkan akan turun menjadi 40%.
Agar perubahan yang diusulkan dapat dijalankan, perubahan tersebut harus disetujui dalam sidang pleno Parlemen Eropa berikutnya dan kemudian dinegosiasikan dengan Dewan Eropa. Setelah kedua belah pihak sepakat, posisi tersebut akan dianggap disetujui.
